PM Jepang Yoshihide Suga Desak Tentara Myanmar Mundur

PM Jepang Yoshihide Suga Desak Tentara Myanmar Mundur

Internasional
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyinggung Myanmar dan China saat pertemuan puncak pada Jumat (12/3/2021) malam bersama para pemimpin negara negara Amerika Serikat, Australia, dan India. "Terkait kudeta militer Myanmar, saya sangat mendesak para tentara untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan Aung San Suu Kyi dan pihak terkait lainnya, serta segera memulihkan sistem politik demokrasi," kata PM Suga. Perdana Menteri Yoshihide Suga juga mengomentari Undang Undang Polisi Maritim yang memperbolehkan China menggunakan senjata dari perspektif hukum internasional. Ketentuan bermasalah dan menjadi perhatian serius oleh sepihak itu sangat memprihatinkan. "Saya sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atas situasi di Laut China Timur dan Selatan, di mana China sedang memperluas kekuatan militernya," kata Suga. Sementara itu Forum bisnis WNI di Jepang baru saja meluncurkan pre open Belanja Online…
Read More
Yusril Menilai Penolakan Terhadap Aturan Investasi Miras Wajar

Yusril Menilai Penolakan Terhadap Aturan Investasi Miras Wajar

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa penolakan masyarakat atas lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021 yang mengatur mengenai investasi Industri Minuman Keras mengandung Alkohol merupakan hal yang wajar. Pasalnya menurut Yusril Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim yang meyakini bahwa minuman beralkohol adalah terlarang atau haram untuk dikonsumsi. "Keyakinan keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat, memang wajib dipertimbangkan oleh negara dalam merumuskan kaidah hukum dan kebijakan yang akan diberlakukan," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa, (2/3/2021). Indonesia kata Yusril adalah negara berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia bukan negara sekular yang tidak mempertimbangkan faktor keyakinan keagamaan dalam membuat norma hukum dan kebijakan kebijakan negara. Menurut Yusril di Philipina, yang jelas negara sekular, faktor keyakinan keagamaan tetap menjadi pertimbangan negara dalam membuat norma hukum dan…
Read More